DPW PPNSI Lampung Menyelenggarakan Rakorwil II

DPW PPNSI Lampung kembali menggelar Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) II tahun 2010 pada hari Sabtu, 2 Mei 2010 yang pesertanya terdiri dari utusan pengurus DPD PPNSI dan rekan-rekan THL (Tenaga Harian Lepas) Departemen Pertanian Kabupaten/Kota se-provinsi Lampung. Rakorwil yang berlangsung di Jl. Untung Suropati No. 3, Kedaton Bandar Lampung ini merupakan kelanjutan dari Rakorwil I yang pernah dilaksanakan pada bulan Januari lalu di Wisma Dahlia Universitas Lampung yang bertujuan untuk ajang silaturrahim antara pengurus di tingkat provinsi dengan pengurus di tingkat kabupaten/kota se-provinsi Lampung dan sharing tentang permasalahan petani dan nelayan yang tengah hangat di daerah masing-masing.

Rakorwil II DPW PPNSI Lampung yang bertema “Optimalisasi Struktur PPNSI dan Akses Program Kemitraan bagi Pemberdayaan Petani dan Nelayan” ini diikuti oleh hampir seluruh DPD PPNSI se-provinsi Lampung yang berjumlah 45 orang.

Salah satu agenda Rakorwil II DPW PPNSI Lampung ini adalah evaluasi kinerja DPD yang sudah terbentuk di tingkat kabupaten/kota se-Lampung juga permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal yang tengah hangat di daerah masing-masing.

Pengurus-pengurus DPD Lampung Timur menyampaikan keluhannya Sekretaris Umumnya, Ahmad Suryanto, S.T.P bahwa permasalahan internal yang terjadi adalah struktur pengurus yang belum solid dan memiliki beberapa amanah yang menyita waktu. Tetapi walaupun di tengah kesibukan masing-masing pengurus, DPD PPNSI Lampung Timur telah menjadwalkan untuk melakukan rapat rutin minimal 1 bulan sekali. Adapun raihan-raihan yang sudah terealisasi antara lain sudah terbentuk tempat informasi petani yang bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran tentang pertanian organik sebanyak 1 lokasi di Dusun Margayu, Desa Labuhan Ratu Satu. Ini merupakan capaian awal dari yang direncanakan yaitu 3 lokasi se-Lampung Timur. Capaian lainnya adalah sudah ada kelompok pengajian rutin bagi kelompok petani. Rencana strategis DPD PPNSI Lampung Timur adalah akan meneruskan kegiatan fasilitator petani hingga ke tingkat kecamatan. Permasalahan petani dan nelayan yang ada di Lampung Timur adalah banyak para petani dan nelayan setempat yang sangat mengharapkan bantuan agar bisa menjalankan roda perekonomian mereka.

DPD PPNSI Kota Metro menyampaikan bahwa kehadiran PPNSI di Kota Metro sudah mulai dikenal oleh masyarakat sekitar. Ini dibuktikan pada saat penyelenggaraan MTQ Kota Metro yang beberapa bulan lalu diadakan di sana. DPD PPNSI Metro membukan stand pameran yang berisi tentang informasi-informasi terkait PPNSI dan juga menampilkan beberapa tanaman organik dan pupuk organik hasil kreasi kelompok petani setempat. DPD PPNSI Metro juga telah melakukan koordinasi dengan koordinator penyuluhan pertanian Kecamatan Metro Timur tentang penyuluhan pupuk organik. Rencana yang akan dilakukan DPD PPNSI Metro hingga bulan Juni 2010 adalah akan melakukan penyuluhan pupuk organik cair di seluruh Kota Metro.

DPD PPNSI Kabupaten Lampung Tengah melalui Paryono mengungkapkan bahwa pengurus PPNSI Lampung Tengah saat ini sedang mensinergiskan pergerakan KTNA dengan PPNSI di daerahnya. Ini dilakukan semata-mata agar bisa meningkatkan kesejahteraan petani setempat. Rapat rutin internal sudah mulai berjalan setelah kepengurusan terbentuk. Kelompok tani di Lampung Tengah hingga saat ini masih didata. Permasalahan-permasalahan petani di Lampung Tengah adalah bantuan benih di Kecamatan Punggur yang bermasalah. THL di Lampung Tengah juga sampai saat ini belum ada kontrak kerja yang pasti. Kelompok petani setempat masih mengharapkan kehadiran THL untuk dapat memperlancar kegiatan pertanian di Lampung Tengah.

Ketua DPD PPNSI Kabupaten Tulangbawang Barat, Githo, S.Pd.I menyatakan bahwa jajaran pengurusnya telah menyampaikan hasil-hasil Rakowili PPNSI sebelumnya pada bulan Januari. Di bulan Februari PPNSI Tubaba juga telah melakukan kegiatan kampanye organik yang difasilitasi oleh DPW PPNSI Lampung dan juga diskusi dengan pejabat Bupati Tulangbawang Barat. DPD PPNSI Tubaba juga tengah menggalakkan penyusunan proposal LM3 (Lembaga yang Mengakar pada Masyarakat) serta Bansos (Bantuan Sosial) dan pembuatan pers release setiap kegiatan ke media massa setempat. Data kelompok petani dan THL juga sudah dikirim ke DPP PPNSI. Adapun rencana strategis DPD PPNSI Tubaba hingga bulan Juni adalah akan mengadakan Sarasehan Rumah Petani, pelatihan pupuk organik, manajemen dan administrasi Gapoktan (Gabungan Kelompok Petani), pengukuhan pengurus di tingkat kecamatan se-Tubaba, baksos (bakti sosial) pertanian dengan pemberian bantuan perangkat hama tikus. Permasalahan petani di Tubaba antara lain terjadi alih fungsi lahan dari lahan panga ke lahan perkebunan yang akan mengancam produksi pangan di Tubaba. Permasalahan lain yaitu persediaan air untuk irigasi pertanian yang semakin berkurang, masalah pupuk yang kurang baik dari segi pendistribusiannya ke petani dan permodalan bagi petani setempat.
DPD PPNSI Kabupaten Tulangbawang melaporkan bahwa susunan kepengurusan belum lengkap dan SK dari pusat belum terbit, tetapi ini tidak mengurangi semangat pengurus untuk membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan. Di kecamatan Banjar Agung juga telah dibentuk gapoktan yang terdiri dari 10 kelompok petani. Permasalahan petani dan nelayan yang terjadi di Tulangbawang antara lain masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah provinsi ataupun dari pemerintah pusat.
DPD PPNSI Kabupaten Mesuji yang diwakili Muhasan mengungkapkan pihaknya tengah melakukan koordinasi internal terkait penguatan struktur kepengurusan di Mesuji. Adapun permasalahan petani di Mesuji adalah harga eceran pupuk Ponska Rp 165.000,- yang melampaui harga rata-rata pasaran, yaitu Rp 140.000,- per karung.

Sekretaris Umum DPD PPNSI Kabupaten Tanggamus, Joko Prabowo, S.P menyatakan bahwa jajarannya telah menyelenggarakan pelatihan pembenihan ikan air tawar pada bulan Januari. Di bulan Februari telah melaksanakan sosialisasi pupuk organik, pendederan ikan dan lomba tata tertib administrasi bagi kelompok petani se-Kecamatan Kota Agung Timur. Sosialisasi SLPTT (Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu) dan SLPHI (Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Ikan) untuk kecamatan Gisting, Limau dan Cukuh Balak juga telah diselengarakan pada bulan April 2010. Rencana kegiatan yang akan diselenggarakan pada bulan Mei hingga Juni 2010 antara lain pelatihan operasional UPJA, pelatihan advokasi petani dan nelayan. Di Kabupaten Tanggamus kini telah terdata 66 kelompok petani dan 12 orang THL. Pengurus setempat juga menginfokan bahwa dari Kementerian Kelautan dan Perikan sudah ada tenaga kontrak yang diterjunkan per kecamatan dan sudah terekrut 13000 penyuluh perikanan setingkat SMA. Di daerah Tanggamus juga sudah terbentuk Pokdakan (kelompok tani budidaya ikan) dan Pokyan (kelompok nelayan).

DPD PPNSI Kabupaten Pringsewu mengungkapkan bahwa pihaknya belum menyelenggarakan kegiatan karena struktur kepengurusan belum terbentuk. Adapun DPD PPNSI Pringsewu masih memiliki kas di struktur lama (DPD PPNSI Tanggamus).
DPD PPNSI Kabupaten Lampung Selatan melaporkan bahwa telah melakukan kegiatan kampanye pupuk organik di Kecamatan Katibung, advokasi petani kelapa sawit dan pemberian benih sayur organik gratis pada kelompok wanita tani pada selang Januari hingga April 2010. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2010 adalah meneruskan kampanye organik ke seluruh kecamatan yang ada di Lampung Selatan. Permasalahan petani dan nelayan di Lampung Selatan antara lain kurangnya info pemasaran bagi petani rumput laut di Ketapang. Masalah internal pengurus juga menjadi perhatian forum karena tinggal 2 orang yang masih aktif dalam kepengurusan. Selain itu rapat rutin pengurus terakhir dilakukan lima bulan yang lalu sehingga kurang memperlancar pergerakan DPD di Lampung Selatan dan dalam waktu dekat ini akan ada suksesi DPD. Di Lampung Selatan telah ada 99 orang THL.
DPD PPNSI Kabupaten Way Kanan menyatakan bahwa pada bulan Maret telah menyelenggarakan kampanye pupuk organik yang difasilitasi oleh DPW PPNSI Lampung. Kondisi LM3 di Way Kanan sudah banyak yang berkembang, ini ditandai dengan bantuan ternak yang menghasilkan 4 ekor anakan sapi. Sampai saat ini THL ada 5 orang yang wilayah kerjanya di daerah Way Kanan.
DPD PPNSI Kota Bandar Lampung yang diwakili Abizar, S.P menyatakan bahwa jajarannya belum memiliki sekretariat tetap yang bisa dijadikan kantor dan posko untuk melakukan koordinasi dengan pengurus lainnya. Kegiatan yang sudah dilakukan selama bulan Januari hingga Maret 2010 antara lain silaturrahim ke Anggota Legislatif DPRD Bandar Lampung. Dalam pertemuan ini DPD PPNSI Bandar Lampung akan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 25.000.000,00 dan pihak DPRD akan memberikan bantuan 2 unit kapal untuk nelayan. Pihaknya juga telah melakukan kerjasama dengan distributor pupuk organik untuk menyelenggarakan penyuluhan tentang pupuk organik di Bandar Lampung.

Rakorwil II DPW PPNSI Lampung ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan bersama-sama dilaksanakan oleh seluruh DPD PPNSI kabupaten/kota se-provinsi Lampung demi memajukan kepengurusan dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Rekomendasi itu berisi :
Diktri Ariansyah,S.T.P selaku Ketua Pelaksana mengatakan, rangkaian kegiatan rakorwil terdiri dari sesi sarasehan dengan Staf khusus Mentan, Materi Pengantar dari Tokoh petani sukses (H.Nursalim), Sharing dengan komisi B DPRD Kab/Kota, Sosialisasi Kebijakan PPNSI, Perentasi DPD PPNSI Kab/Kota, Sosialisasi Program DPW PPNSI, dan Rekomendasi. Hasil rekomendasi dari Rakorwil adalah:
1. Laporan setiap kegiatan yang dilakukan oleh DPD
2. Memperbaharui database Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Tenaga Harian Lepas (THL)
3. Menyiapkan struktur PPNSI hingga ke tingkat kecamatan (Tanggamus, Tuba, lamtim, Metro, dan Tubaba)
4. Menggalakkan Kampanye Organik (Bandar Lampung [Mei), Mesuji-Tuba [Juli], Metro [Juni], Lamteng [Juni], dan Pringsewu [juni]).